Balada Kampung Cisadon dekat rumah Presiden Prabowo yang belum tersambung listrik PLN – 'Masih pakai kincir'

Warga Kampung Cisadon, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, masih bergantung pada kincir air sebagai sumber listrik. Padahal, lokasi kampung hanya berjarak sekitar tujuh kilometer dari kediaman Presiden Prabowo Subianto di Bukit Hambalang.

Ketua RT kampung tersebut, Ujang Usman, menyebut sebagian warga memang telah menerima panel surya dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), tetapi tidak semua mampu memasangnya karena biayanya mencapai Rp1,5 juta per rumah.

Seorang warga, Yati, mengatakan panel surya hanya digunakan beberapa jam pada malam hari. Selebihnya, warga tetap mengandalkan kincir air di sungai yang menggerakkan turbin mini.

Pihak pengelola hutan negara menyatakan keterbatasan akses listrik dan pembangunan jalan di wilayah tersebut disebabkan oleh status kawasan hutan yang memerlukan izin khusus dari Kementerian Kehutanan.

Padahal, pemerintah sebelumnya menyatakan akan memperluas akses listrik melalui Program Listrik Desa (Lisdes). Bahkan, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sudah menegaskan "terang listrik merupakan hak setiap warga negara".

Program listrik desa vs kondisi di lapangan

Listrik di rumah Yati, salah satu warga Cisadon, baru menyala ketika malam datang.

Menjelang petang, panel surya dinyalakan sehingga memberi cukup daya untuk beberapa jam.

Panel dari PLN ini hanya baru-baru ini disalurkan ke Kampung Cisadon, meski mereka harus membelinya.

"Sebelum puasa dipasang (panel solar), diisiin Rp20.000, terus isinya lagi pas puasa Rp50.000, sampai sekarang belum isi lagi," ucap Yati, pada April lalu.

"Karena dipakainya [panel surya] cuma dari Maghrib sampe Isya [dari sekitar pukul 18.00-20.00]."

Di luar jam-jam itu, warga seperti Yati mengandalkan kincir air untuk penerangan. Energi yang dihasilkan hanya cukup membantu kebutuhan dasar.

Sebagai gambaran, tenaga kincir air ini hanya kuat menyalakan lampu dan charger telepon genggam.

Dari sekitar 25 rumah warga Kampung Cisadon, hanya sebagian yang telah menerima listrik melalui panel surya dari PLN.

"Sekarang, Alhamdulillah, untuk penerangan sudah datang PLN, tapi masih pakai panel surya. Kapasitas wattnya itu 1.300. Ini juga sebagian warga ada yang belum pasang, soalnya kan masih sebulan atau dua bulan lalu," ujar Ujang Usman, Ketua RT 04/09, saat ditemui di kediamannya.

Baca juga:

Ia juga menyoroti biaya pemasangan yang dinilai tinggi bagi warga.

"Di satu rumah bayar Rp1,5 juta dan dikasih pulsa [token listrik] Rp20.000 [di awal]," sambungnya.

Namun, kehadiran panel surya ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan listrik warga Kampung Cisadon. Mereka masih bergantung pada kincir air sebagai pasokan utama energi di rumah.

Akses jalan terbatas

Masalah di Kampung Cisadon tidak hanya terbatas pada listrik, tetapi juga akses jalan.

Jalan berbatuan, curam, serta dikelilingi tebing tinggi menjadi hambatan bagi aktivitas warga, termasuk distribusi hasil kebun dan kebutuhan sehari-hari.

"Waktu itu pernah saya ikut rapat yang SAMISADE (Satu Miliar Satu Desa). Kita malah enggak kebagian, karena statusnya memang masih tanah negara," ujar Ujang.

Baca juga:

Untuk mengatasi masalah tersebut, warga berinisiatif memperbaiki jalan secara mandiri dengan menyisihkan dana dari aktivitas wisata lokal.

"Kita ambil dari hasil yang suka trekking kesini, yang enggak kuat jalan balik, di sini ada penyediaan armada. Untuk biaya armada angkutan Rp80.000, Rp20.000 disisihkan untuk perbaikan jalan, Rp60.000 buat yang punya unit," lanjutnya.

Upaya menghubungi Kepala Desa Karang Tengah, Babakan Madang, terkait kondisi Kampung Cisadon, belum membuahkan hasil sejak 4 April 2026 hingga laporan ini ditulis.

Kendala regulasi kawasan hutan

Keterbatasan akses infrastruktur di wilayah tersebut disebut berkaitan dengan regulasi kawasan hutan. Hal ini ditegaskan oleh Handri, Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KPRH) Babakan Madang.

"Betul, jalan tidak di aspal mengingat dengan lokasi menuju blok Cisadon adalah kawasan hutan negara, yang mana perihal dengan betonisasi harus ada perijinan dari Kementerian Kehutanan, termasuk akses listrik," ujarnya saat dihubungi.

Dia menjelaskan bahwa wilayah tersebut berada dalam skema Kemitraan Kehutanan Perhutani (KKP), yaitu kerja sama antara Perhutani dan masyarakat setempat melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) atau Kelompok Tani Hutan (KTH).

"Blok Cisadon adalah kawasan hutan milik negara yang dikelola oleh salah satu BUMN adalah Perum Perhutani yang berada pada petak 5 RPH (resort Pemangkuan Hutan) Babakan Madang yang berbatasan dengan petak 13 RPH Cipayung," pungkas Handri.

Cerita warga bertahan hidup

Dede Miswar (52), salah satu warga, menceritakan keputusannya pindah ke Cisadon setelah sebelumnya hidup sebagai penyewa di Citeureup.

"Karena waktu di Citeureup [kampung awal] itu hidupnya ngontrak. Saya enggak mau hidup ngontrak terus, ingin ada perubahan untuk ke depannya. Makanya saya putuskan akhirnya berangkat ke sini [kampung Cisadon] untuk ikut cocok tanam sama orang-orang," tuturnya.

Selama satu dekade tinggal di Cisadon, ia mengaku menggantungkan hidup dari kebun kopi yang ia rawat, tanpa pernah membayar kepada Perhutani.

Ade, panggilan Dede, membangun kincir air dengan biaya yang lebih ringan karena mendapat bantuan dari temannya.

"Karena sebagian alat dibantu teman, mungkin kalau beli semua bisa kena Rp1,5juta," ujarnya.

Ia berharap ada perhatian lebih dari pemerintah terhadap kondisi kampung tersebut.

"Jangan sampai dibilang pertanian liar. Jangan sampai udah bertahun-tahun di sini, belum ada peningkatan lah intinya," katanya.

"Terutama itu jalan sama penerangan lah intinya."

Berlawanan dengan program pemerintah

Kondisi Cisadon cukup ironis mengingat pemerintah tengah memperluas pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri melalui Program Listrik Desa (Lisdes).

Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.285 desa hingga akhir tahun 2025.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, saat meninjau progres program tersebut sekaligus penyalaan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, pada Kamis, 16 Oktober 2025 lalu menegaskan, terang listrik merupakan hak setiap warga negara.

Pemerintah disebut berkomitmen memberikan akses listrik merata hingga tahun 2030.

Fabby Tumiwa, CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), menyebut konsep warga Cisadon dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk energi sebenarnya sudah sejalan dengan UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Namun, ia mempertanyakan urgensi pemanfaatan energi lokal.

Meskipun biaya produksinya terbilang murah, Fabby menekankan pentingnya faktor keandalan pasokan listrik bagi masyarakat sekitar.

"Secara singkat itu adalah solusi juga. Pertanyaannya mungkin yang lebih pas, apakah dengan solusi itu masyarakat di desa tersebut menikmati listrik dengan secara handal dan tersedia kapanpun dia butuhkan? Kan esensinya begitu, kita punya listrik tapi ketika kita butuh listriknya nggak ada, itu kuncinya di sana," tuturnya.