Iran dan AS segera berunding di Islamabad – Lima hal yang menjadi ganjalan dalam negosiasi

Delegasi Amerika Serikat dan Iran telah tiba di Islamabad menjelang perundingan damai kedua negara, pada Sabtu (11/04).

Wakil Presiden AS, JD Vance, tiba dengan disambut beberapa pejabat Pakistan, termasuk Menteri Luar Negeri Mohammad Ishaq Dar.

JD Vance bakal menghadiri perundingan bersama utusan khusus Steve Witkoff serta menantu sekaligus penasihat Presiden Donald Trump, Jared Kushner.

Baca juga:

Sementara itu, stasiun televisi pemerintah Iran menyebutkan delegasi Iran dipimpin oleh Ketua Parlemen Iran, Mohammad-Bagher Ghalibaf.

Dia didampingi oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi; Sekretaris Dewan Pertahanan, Ali Akbar Ahmadian; Gubernur Bank Sentral, Abdolnaser Hemmati; serta sejumlah anggota parlemen Iran.

Trump mengatakan AS telah menerima proposal 10 butir dari Iran yang ia sebut sebagai "dasar yang dapat dijalankan untuk bernegosiasi".

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, juga menyebutkan adanya proposal 15 butir.

Apa saja hal-hal yang bisa menjadi ganjalan dalam perundingan kedua negara?

Lebanon

Serangan Israel terhadap sekutu Iran di Lebanon, kelompok Hizbullah, dapat menggagalkan perundingan bahkan sebelum negosiasi dimulai.

"Kelanjutan tindakan-tindakan ini akan membuat perundingan menjadi tanpa makna," tulis Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, di X.

"Jari-jari kami tetap berada di pelatuk. Iran tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudari Lebanon kami," sambungnya.

Baca juga:

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan tidak ada "gencatan senjata" jika menyangkut Hizbullah, tetapi peringatan berulang Israel kepada warga pinggiran selatan Beirut untuk mengungsi sejauh ini belum menghasilkan tindakan lebih lanjut.

Donald Trump mengatakan tindakan Israel di Lebanon kini akan "sedikit lebih rendah skalanya", dan Departemen Luar Negeri AS menyatakan pembicaraan langsung antara Israel dan Lebanon akan berlangsung di Washington pekan depan.

Apakah langkah-langkah itu akan memuaskan Iran masih harus dilihat.

Selat Hormuz

Topik lain yang berpotensi menggagalkan perundingan sejak awal adalah jalur pelayaran yang krusial bagi kapal tanker, Selat Hormuz.

Donald Trump mengatakan Iran "melakukan pekerjaan yang sangat buruk" dalam mengizinkan kapal-kapal melintas di selat tersebut, meskipun sebelumnya mengatakan akan melakukannya.

"Ini bukan kesepakatan yang kami miliki!" katanya dalam sebuah unggahan di Truth Social, seraya menuduh Iran "tidak terhormat".

Sangat sedikit kapal yang melintas. Sejauh ini, masih ada ratusan kapal dan sekitar 20.000 pelaut terjebak di perairan Teluk.

Baca juga:

Iran menyebut Selat Hormuz sebagai perairan kedaulatan Iran. Teheran bahkan menyebut bakal merilis regulasi baru untuk mengatur kapal mana yang boleh dan tidak boleh melintas.

Pada Kamis (09/11), Iran mengumumkan pembentukan rute transit baru, di sebelah utara dari dua jalur pemisah lalu lintas kapal.

Iran mengatakan rute baru tersebut diperlukan "untuk menghindari keberadaan berbagai jenis ranjau anti-kapal di zona lalu lintas utama".

Di tengah laporan bahwa beberapa kapal yang berhasil melintas dalam beberapa pekan terakhir telah membayar biaya sebesar US$2 juta (Rp34,2 miliar), Trump memperingatkan bahwa Iran "sebaiknya tidak memungut biaya kepada kapal tanker".

Nuklir

Topik nuklir bisa dibilang yang terbesar, dan tentu yang paling lama, menjadi sumber perselisihan antara AS dan Iran.

Trump mengatakan ia meluncurkan Operation Epic Fury untuk memastikan Iran "tidak akan pernah memiliki senjata nuklir".

Iran mengatakan tidak pernah berusaha membangun bom—klaim yang dipandang dengan sangat skeptis oleh sebagian besar negara-negara Barat. Sebagai penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, Iran menekankan bahwa mereka memiliki hak untuk memperkaya uranium untuk tujuan sipil.

Baca juga:

Proposal 10 butir dari Iran, yang disebut Trump sebagai "dasar yang dapat diterapkan untuk bernegosiasi", mencakup tuntutan pengakuan internasional atas hak pengayaan uranium.

Adapun rencana 15 poin yang digagas Trump dilaporkan menuntut agar Iran "mengakhiri seluruh pengayaan uranium di wilayah Iran".

Namun ketika ditanya soal nuklir awal pekan ini, Menteri Pertahanan Pete Hegseth hanya mengatakan Iran "tidak akan pernah memiliki senjata nuklir atau kemampuan untuk mendapatkan jalur menuju senjata tersebut".

Perlu waktu bertahun-tahun bagi para perunding internasional untuk mencapai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) 2015, yang membahas topik rumit ini dengan sangat rinci.

Apakah kedua pihak siap membahas kesepakatan baru?

Sekutu-sekutu Iran di Timur Tengah

Jaringan sekutu dan proksi regional Iran—Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, Hamas di Gaza, dan beragam milisi di Irak—telah memberikan Teheran pengaruh di Timur Tengah.

Hal ini memungkinkan Iran menjalankan apa yang sering disebut sebagai "pertahanan ke depan" dalam perselisihan panjangnya dengan Israel dan Amerika Serikat.

Sejak dimulainya serangan Gaza pada Oktober 2023, jaringan yang disebut Iran sebagai "Poros Perlawanan" terus-menerus digempur.

Salah satunya, rezim mantan diktator Suriah, Bashar al-Assad, sudah tidak berkuasa lagi. Namun Israel memandang aliansi yang disebut sebagai "Poros Kejahatan" itu merupakan ancaman eksistensial yang perlu diberantas sepenuhnya.

Pada saat ekonomi Iran tertekan, banyak warga Iran juga ingin melihat pemerintah mereka mengurangi pengeluaran untuk sekutu-sekutu di luar negeri dan lebih banyak membelanjakan dana untuk kepentingan domestik warga.

Namun sejauh ini hanya ada sedikit tanda bahwa Iran siap melepaskan para sekutunya.

Keringanan sanksi

Iran telah dikenai rentetan sanksi internasional yang melumpuhkan selama puluhan tahun. Iran menuntut AS dan berbagai negara mencabut sanksi sebagai bagian dari kesepakatan damai.

Pada Jumat (10/04), Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Qalibaf, mengatakan sekitar US$120 miliar aset Iran yang dibekukan harus dicairkan sebelum perundingan dimulai.

Menurutnya, ini adalah salah satu dari dua langkah yang telah disepakati sebelumnya (yang lainnya adalah gencatan senjata di Lebanon).

Namun pernyataan pada 7 April dari Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, yang mengumumkan gencatan senjata dua minggu tidak menyebutkan apa pun mengenai pencairan aset yang dibekukan. Tidak jelas kesepakatan apa yang dirujuk oleh Qalibaf.

Apakah pemerintahan Trump bersedia membuat konsesi sebesar itu? Langkah tersebut masih harus dilihat.